Bagaimana-sih-klausula-Arbitrase-Yang-Dibuat-Setelah-Adanya-Sengketa-Yuk-Simak-Penjelasannya

Bagaimana sih klausula Arbitrase Yang Dibuat Setelah Adanya Sengketa?? Yuk Simak Penjelasannya

Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa mendefinisikan Perjanjian Arbitrase sebagai berikut:

Pasal 1 angka (3):
“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Dari pengertian Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, dapat diketahui bahwa perjanjian arbitrase dapat berupa:

  1. Perjanjian arbitrase dapat merupakan suatu klausula yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau biasa disebut dengan istilah “Klausula Arbitrase” atau “arbitration clause”. Perjanjian arbitrase yang berupa klausula arbitrase (arbitration clause) sering disebut dengan istilah pactum de compromittendo. Perjanjian arbitrase yang berupa klausula arbitrase biasanya tercantum dan merupakan bagian dari perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian atau kontrak ini dapat berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, perjanjian usaha patungan atau perjanjian lain sepanjang masuk dalam lingkup hukum perdata dibidang perdagangan.
  2. Perjanjian arbitrase dapat merupakan suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa atau biasa disebut dengan istilah perjanjian arbitrase dalam arti sempit atau “arbitration agreement atau biasa disebut sebagai “submission agreement. Perjanjian jenis ini sering disebut juga dengan istilah akta kompromi yaitu merupakan perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada seoarang arbiter atau wasit untuk diselesaikan. Berbeda dengan perjanjian arbitrase yang berupa klausula arbitrase (arbitration clause) yang hanya mensyaratkan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak {vide Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)}

Perjanjian Yang Timbul Setelah Terjadi Sengketa
Perjanjian arbitrase yang timbul setelah terjadinya sengketa atau akta kompromi harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa yaitu harus memuat secara rinci mengenai hal – hal sebagai berikut:

  1. Masalah yang dipersengketakan; Masalah yang dipersengketakan yang akan diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase harus diuraikan secara terperinci dan presisi. Misalnya apakah yang akan diselesaikan adalah masalah wanprestasinya dari salah satu pihak ataukah keabsahan perjanjian atau kontrak komersial atau hal lainnya. Berbeda dengan perjanjian arbitrase yang berupa klausula arbitrase (arbitration clause) di mana para pihak dapat membuat rumusan secara umum bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara arbitrase, dalam perjanjian arbitrase terhadap sengketa yang sudah timbul, para pihak tidak dapat membuat rumusan secara umum namun harus spesifik dan merujuk pada sengketa mana yang akan diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase.
  2. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak ini pada prinsipnya adalah sama dengan para pihak yang membuat perjanjian komersial atau perjanjian utamanya yang sedang bersengketa.
  3. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; Dengan disyaratkannya nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase dicantumkan dalam perjanjian arbitrase, maka berarti pihak yang bersengketa harus sudah menyepakati apakah sengketa mereka akan diselesaikan oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase dan siapa saja yang akan bertindak sebagai arbiter tersebut termasuk tempat tinggal arbiternya. Hal ini berarti juga bahwa calon arbiter yang dicantumkan dalam perjanjian arbitrase tersebut harus sudah memberikan persetujuan bahwa ia atau mereka akan bertindak sebagai arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa di antara para pihak tersebut.
  4. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan adalah merupakan tempat arbitrase atau seat of arbitration. Tempat ini harus spesifik menunjuk pada kabupaten atau kota dan tidak cukup jika hanya menunjuk pada provinsi atau negara. Hal ini karena tempat arbitrase berhubungan dengan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan arbitrase seperti misalnya dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
  5. Nama lengkap sekretaris; Yang dimaksud dengan sekretaris di sini adalah sekretaris dari arbiter atau majelis arbitrase yang akan membantu arbiter atau majelis arbitrase dalam persidangan arbitrase. Tugas sekretaris adalah kurang lebih sama dengan tugas seorang panitera dalam persidangan perkara perdata di pengadilan yaitu antara lain membuat berita acara pemeriksaan dan sidang arbitrase. Beberapa arbiter profesional biasanya telah memiliki sekretaris yang tetap dan biasanya menghendaki agar sekretaris yang biasa membantu mereka sehari-hari yang akan bertindak sebagai sekretaris dalam arbitrase tersebut. Sehingga dalam praktek, penunjukan sekretaris ini biasanya dikonsultasikan terlebih dahulu oleh para pihak dengan calon arbiter atau majelis arbitrase yang akan mereka ditunjuk dalam perjanjian arbitrase.
  6. Jangka waktu penyelesaian sengketa; Yang dimaksud dengan jangka waktu penyelesaian sengketa adalah jangka waktu pemeriksaan perkara oleh arbiter atau majelis arbitrase dan jangka waktu kapan arbiter atau majelis arbitrase harus memberikan putusan setelah pemeriksaan perkara selesai. Jangka waktu ini harus disepakati dan dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Dalam hal ini para pihak dapat menyepakati apakah akan mengikuti jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) junto Pasal 57 UUAAPS yaitu pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan jangka waktu dalam mana putusan arbitrase akan diucapkan yaitu diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan ditutup (vide Pasal 57 UUAAPS). Jika para pihak menghendaki, maka jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan melihat pada realitas dan kompleksitas sengketa yang akan diselesaikan dengan cara arbitrase ini. Perlu dicatat, karena dalam perjanjian arbitrase susunan arbiter atau majelis arbitrase telah disepakati dalam perjanjian, maka dengan ditandatangani perjanjian arbitrase, pada prinsipnya arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sehingga jangka waktu penyelesaian sengketa mulai berjalan sejak berlakunya perjanjian arbitrase disepakati. Dalam praktek jangka waktu yang dikehendaki oleh para pihak harus dikonsultasikan dengan arbiter atau majelis arbitrase dan harus mendapat persetujuan dari arbitrase. Ada kalanya para pihak menghendaki sengketa diputus secepat mungkin, namun arbiter atau majelis arbitrase dapat berbeda pendapat.
  7. Pernyataan kesediaan dari arbiter; Dari beberapa hal di atas dapat kita ketahui bahwa banyak hal yang harus mendapatkan persetujuan dari arbiter atau majelis arbitrase yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa arbitrase. Oleh karena itu UUAAPS mensyaratkan bahwa pada saat perjanjian arbitrase ditandatangani oleh para pihak, arbiter atau majelis arbitrase juga harus menyatakan kesediaannya. Kesediaan ini tidak saja kesediaan untuk ditunjuk sebagai arbiter atau majelis arbitrase, tetapi juga kesediaan untuk memeriksa dan memutus sengketa sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam perjanjian arbitrase seperti jangka waktu pemeriksaan dan jangka waktu pemberian putusan serta biaya.
  8. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase; Biaya arbitrase merupakan hal penting bagi kesediaan arbiter atau majelis arbitrase yang akan ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa arbitrase. Dalam arbitrase yang diadministrasikan oleh badan arbitrase, biasanya biaya arbitrase sudah jelas penentuannya (misalnya berdasarkan persentase dari jumlah yang dimohonkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak). Dalam perjanjian arbitrase ini besarnya biaya arbitrase seyogyanya dinegosiasikan oleh para pihak dengan calon arbiter atau majelis arbitrase sehingga dapat disepakati besarannya dan cara pembayarannya sehingga dapat dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi atau akta kompromi yang tidak memenuhi hal-hal yang diharuskan dimuat sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (3) UUAAPS adalah batal demi hukum (vide Pasal 9 ayat (4) UUAAPS).  Batal demi hukum artinya adalah perjanjian arbitrase yang demikian harus dianggap sebagai tidak ada dari awal (void ab initio). Sebagai akibatnya apabila proses arbitrase tetap dilaksanakan berdasarkan perjanjian arbitrase yang batal demi hukum ini maka putusan arbitrase yang dihasilkan pun akan tidak dapat dilaksanakan (unenforeceable) di dalam negeri atau tidak akan diakui dan dilaksanakan di luar negeri.