Ini Cara Agar Suami-Istri Dapat Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Bersama

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, PT wajib didirikan oleh 2 orang atau lebih dikarenakan pada dasarnya sebagai badan hukum PT didirikan berdasarkan perjanjian. Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 7 ayat (5) bahwa setelah PT memperoleh status badan hukum, kemudian pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu maksimal 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT terkait mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Lalu, bagaimana suami istri yang dianggap sebagai satu kesatuan secara subjek hukum dalam artian kepemilikan harta atau dengan kata lain dianggap sebagai 1 pihak dapat mendirikan PT secara bersama?

Pada dasarnya, dalam suatu pernikahan suami istri dianggap memiliki satu kepentingan yang sama dikarenakan tujuan dari mereka menikah adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal secara bersama-sama. Selain itu, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan juga mengatur mengenai harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Inilah alasan mengapa dalam kepemilikan harta, suami istri dianggap sebagai 1 pihak.

Namun, Pasal 36 jo. 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang disepakati bersama oleh suami dan istri. Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk mengatur pemisahan harta benda suami istri selama perkawinan berlangsung, sehingga perjanjian perkawinan yang telah disepakati suami istri ini mengesampingkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang mengatur harta bersama.

Perjanjian perkawinan mengakibatkan harta benda yang diperoleh dari masing-masing pihak (suami istri) menjadi hak atas masing-masing suami istri tersebut sehingga baik suami ataupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta benda yang diperolehnya tersebut. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan mengakibatkan suami istri dianggap sebagai 2 subjek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan atau dengan kata lain dianggap sebagai 2 pihak.

Menilik kembali salah satu persyaratan pendirian PT yang telah disebutkan di atas, bahwa PT wajib didirikan minimal oleh 2 orang, maka suami istri yang memiliki perjanjian perkawinan yang pada pokoknya mengatur tentang pemisahan harta benda mereka selama perkawinan, dapat mendirikan PT secara bersama-sama.

Ingin berkonsultasi mengenai usaha Anda? Atau ingin mengurus pendirian PT atau bentuk usaha lainnya? Kami siap untuk membantu Anda. Silakan hubungi izinperusahaan.com di +62 811-978-121/+62 812-9965-9689 atau email ke: lawyer.izinperusahaan@gmail.com.